Ilmu Administrasi Publik Makalah Teori dan Perkembangan

Ilmu Administrasi Publik Makalah Teori dan Perkembangan - Perkembangan teori mengenai organisasi publik ataupun birokrasi tidak pernah terlepas dari perkembangan teori-teori organisasi, baik itu dalam ranah Ilmu Administrasi Publik sendiri atau dalam ranah Ilmu Administrasi Bisnis atau Manajemen. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa evolusi teori organisasi publik atau birokrasi dipengaruhi pula oleh perkembangan teori-teori dalam organisasi privat.  

Nah pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Ilmu Administrasi Publik Makalah Teori dan Perkembangan di zaman modern serta reformasi birokrasi pada saat ini, mulai dari Sejarah, Teori terbentuknya Administrasi Publik hingga perkembangan Administrasi Publik.

Teori Administrasi Publik dan Perkembangan nya

A. Pengertian Administrasi Publik dalam Persepektif  Teori Klasik (Weber, 1922)
 

Pemahaman organisasi publik di sini lebih diarahkan pada makna birokrasi itu sendiri. Atau dengan kata lain organisasi publik “sama” dengan birokrasi, walaupun Weber sendiri tidak membatasi secara tegas apa yang dimaksudkan dengan “ideal type” dari tata hubungan organisasi yang rasional, yang oleh Martin Albrow diistilahkan dengan Birokrasi, yang sampai saat ini digunakan.

Bagi Weber, birokrasi merupakan bentuk organisasi publik yang paling rasional. Meski ia  menyadari bahwa ada ketidaksempurnaan birokrasi, namun ia tetap percaya bahwa kebaikan yang melekat pada birokrasi lebih banyak daripada keburukannya. Dia melukiskan bahwa birokrasi merupakan “Pelayan Publik” yang menjalankan fungsi-fungsi negara mengayomi warganya. Birokrasi adalah agen yang melaksanakan kebijakan negara dalam sebuah masyarakat politik.

B.  Pengertian Administrasi Publik dalam Perspektif Neoklasik dan Struktur Modern

Kenyataan bahwa organisasi publik atau birokrasi masih memiliki kelemahan sebagaimana digambarkan dalam perspektif klasik, menyebabkan beberapa pakar administrasi publik, seperti Shafritz dan Russel melakukan pengkajian literatur untuk melakukan “penyempurnaan” terhadap teori organisasi publik. Perhatian para Administrator Publik  ini, terutama dikaitkan dengan model organisasi publik yang cenderung bersifat tertutup, mekanistik dan mengabaikan hal-hal yang bersifat informal dalam mencapai efektivitas organisasi.
Beberapa pakar yang memiliki andil dalam konteks ini di antaranya adalah Herbert Simon dan Talcot Parson. Mereka menganjurkan bahwa karakteristik organisasi publik dalam Ilmu Administrasi Publik Makalah Teori dan Perkembangan perlu juga memperhatikan hal-hal seperti:

• (1). Bahwa prinsip span of control dan kesatuan komando hendaknya dapat diterapkan secara berbeda pada serangkaian situasi yang sama
• (2).Organisasi publik tidak boleh tertutup, dalam pengertian terisolasi dari lingkungannya. Seharusnya organisasi publik terbuka dengan kondisi lingkungannya agar dapat mengantisipasi perkembangan dan perubahan yang lingkungan yang turbulence dan unpredictable, karena hal tersebut dapat menyebabkan organisasi publik akan sulit berkembang dan tetap mempertahankan status quo.
• (3).Penekanan rasionalitas untuk mencapai tujuan/kepuasaan dalam organisasi publik dengan cara-cara formal hendaknya perlu disadari pula oleh birokrasi karena dalam kenyataan bahwa individu (birokrasi) memiliki keterbatasan rasionalitas (bounded rasionality) yang bersumber dari keterbatasan kapasitas intelektualnya. Sehingga apa yang diharapkan dari birokrasi untuk memberikan pekerjaan yang maksimal dan memuaskan dengan cara-cara formal harus dilengkapi dengan cara-cara informal (perilaku yang humanis).

    Disamping kedua tokoh Neoklasik di atas, beberapa pemikiran penting yang memiliki andil dalam perkembangan teori organisasi publik adalah  tokoh-tokoh yang menurut Shafritz dan Russel dikelompokkan dalam kelompok pengajur “teori organisasi struktur modern”, yang sebetulnya merupakan para pakar yang dipengaruhi oleh pemikiran teori klasik Weber. Penganut aliran ini diantaranya: Burns, Etzioni, Peter Blau dan Henry Mintzberg. Mereka menganjurkan beberapa asumsi mendasar untuk menjadi organisasi publik yang “modern”. Asumsi tersebut antara lain:

• (1). Dalam rangka menjadi organisasi publik yang rasional dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan. Perilaku organisasi yang rasional dapat dicapai dengan baik melalui suatu system aturan yang jelas dan otoritas yang formal. Koordinasi dan pengendalian merupakan kunci tercapainya rasionalitas dalam organisasi.
• (2). Struktur organisasi public yang baik, seharusnya dirancang sesuai dengan 

1. (a). tujuan yang hendak dicapai; 
2. (b). kondisi lingkungan yg mengelilingi organisasi; 
3. (c). sifat produksi atau pelayanan yang diberikan; dan 
4. (d). teknologi yang digunakan dalam proses pelayanan tersebut.

• (3).  Spesialisasi dan pembagian kerja akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitias produksi atau pelayanan,  apabila dilengkapi dengan kecakapan pelaksanaan dan profesionalisme yang tinggi bagi para pelaksana.
•  (4).  Struktur organisasi harusnya fleksibel. Dalam pengertian bahwa ketika lingkungan eksternal organisasi stabil atau tidak mengalami perubahan yang cepat dan tidak menentu atau diprediksi, maka struktur mekanistik dapat diterapkan. Tetapi jika lingkungan eksternal organisasi mengalami perubahan yang cepat maka struktur organisasi yang organik, yang luwes, tidak kaku, banyak partisipasi dan dan memberikan kepercayaan pada para pekerja/pelaksana.
• (5). Deferensiasi/pembagian kerja dalam organisasi publik untuk meningkatkan produktivitas kerja hendaknya disesuaikan dengan perubahan lingkungan organisasi.

C.   Pengertian Administrasi Publik  dalam Perspektif New Public Management  (NPM)

Jika mengacu pada perkembangan perspektif NPM, maka elemen-elemen dasar pengorganisasian birokrasi atau organisasi publik meliputi:

1.    Struktur organisasi dan kepemimpinan yang desentralisasi
2.    Manajemen pemerintahan yang berorientasi pada tujuan dan hasil.
3.    Persaingan atau Perlombaan
4.    Manajemen Personalia yang modern

D.    Definisi Administasi Publik dalam Perspektif Good Governance

Dalam konteks ini, perkembangan organisasi publik lebih ditekankan pada penanaman nilai-nilai ketimbang design organisasinya. Namun bila kita melihat apa yang diharapkan dari organisasi publik atau birokrasi pemerintahan dalam perspektif ini, barangkali kita bisa menilai bahwa struktur atau sistem organisasi yang diharapkan dari organisasi publik adalah sistem yang terbuka. Artinya lebih mengarah pada ketidakterisolasian birokrasi pemerintah pada lingkungannya. Apalagi dalam perspektif ini penekanan pada jaringan (network) atau kerjasama antara birokrasi pemerintahan, pihak swasta dan masyarakat, sangat diharapkan. Harus ada interaksi yang sinergisme antara ketiga actor tersebut sehingga timbul check and balances system guna keberhasilan sistem penyelengggaraan negara menuju masyarakat Indonesia yang demokratis, adil dan makmur.

Nilai-nilai yang diharapkan dalam Birokrasi Pemerintahan serta Ilmu Administrasi Publik Makalah Teori dan Perkembangan menurut perspektif ini adalah:

1.    Partisipasi
2.    Aturan hukum
3.    Transparansi
4.    Ketanggapan
5.    Orientasi pada konsensus
6.    Kesetaraan
7.    Efektifitas dan efisiensi
8.    Akuntabilitas
9.    Visi strategik