Reformasi Birokrasi Contoh Makalah dan Artikel - Pada kesempatan kali ini egganimation akan sedikit membahas mengenai pengertian reformasi birokrasi, apa itu reformasi birokrasi serta progress reformasi birokrasi sampai dengan saat ini di Indonesia.
Nah berikut ini sedikit Reformasi Birokrasi Contoh Makalah dan Artikel :
Gerakan reformasi sudah menginjak usia ke empat belas tahun, jadi bisa dibilang Reformasi birokrasi bukan sesuatu yang baru lagi buat kita semua bahkan bagi masyarakat Indonesia istilah ini sudah begitu dikenal luas, namun masyarakat belum dilibatkan sehingga cenderung belum mengerti/menghayati makna dan arti Reformasi Birokrasi tersebut.
Beberapa hasil penelitian dan temuan yang menunjukkan bahwa birokrasi pemerintahan kita, baik di Pusat maupun Daerah masih terdapat permasalahan dalam tata kelola penyelenggaraan kepemerintahaan, seperti : Pertama, Tingkat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para aparatur pemerintahan, baik pusat maupun Daerah masih sangat tinggi. Lembaga riset dunia (Transparency International) menyatakan bahwa dari 178 negara yang disurvei, Indonesia pada tahun 2010 Indeksnya mencapai angka 2,9. Angka tersebut dikategorikan cukup tinggi. International Finance Corporation (IFC) dengan surveynya tentang Indeks / Peringkat kemudahan berusaha dan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) dengan surveinya tentang Tingkat Resiko Berusaha menunjukkan bahwa tingkat korupsi dan pelayanan publik di Indonesia masih cukup memprihatinkan.
Yang kedua adalah Kecenderungan aparatur selalu ingin dilayani bukan melayani. Birokrasi seharusnya memposisikan diri sebagai abdi masyarakat, memberikan pelayanan pada masyarakat serta mengakomodir aspirasi masyarakat. Ketiga, adalah masih kurangnya kapasitas berkreasi dan berinovasi para aparatur birokrasi untuk memecahkan publik yang semain kompleks dari waktu ke waktu akibat perubahan dan perkembangan lingkungan.
Keempat adalah kuatnya pengaruh eksternal birokrasi, yaitu terutama pengaruh politik. Faktor ini sungguh membuat sistem birokrasi pemerintah menjadi sakit. Intervensi politik dalam birokrasi menjadikan birokrasi sebagai ladang-ladang bagi kesenangan diantara para elite politik yang tergabung dalam partai politik.
Kelima adalah rendahnya kinerja sumber daya aparatur dan masih banyak peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan. Keenam adalah lemahnya fungsi pengawasan.
Tujuan dari reformasi birokrai adalah untuk meningkatkan professionalisme dan integritas birokrasipemerintah melalui penguatan peraturan perundang-undangan, perubahan perilaku, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penerapan budaya organisasi, penataan manajemen SDM Aparatur, penguatan akuntabilitas, pemberantasan KKN, penerapan sistem Monitoring, evaluasi kinerja dan pengawasan dengan melibatkan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sendiri terdiri dari komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN), Tim Independen (TI), Tim Quality Assurance (TQA) dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi (UPRBN).
Itu merupakan sedikit informasi mengenai Reformasi Birokrasi Contoh Makalah dan Artikel.
Nah berikut ini sedikit Reformasi Birokrasi Contoh Makalah dan Artikel :
Gerakan reformasi sudah menginjak usia ke empat belas tahun, jadi bisa dibilang Reformasi birokrasi bukan sesuatu yang baru lagi buat kita semua bahkan bagi masyarakat Indonesia istilah ini sudah begitu dikenal luas, namun masyarakat belum dilibatkan sehingga cenderung belum mengerti/menghayati makna dan arti Reformasi Birokrasi tersebut.
Beberapa hasil penelitian dan temuan yang menunjukkan bahwa birokrasi pemerintahan kita, baik di Pusat maupun Daerah masih terdapat permasalahan dalam tata kelola penyelenggaraan kepemerintahaan, seperti : Pertama, Tingkat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para aparatur pemerintahan, baik pusat maupun Daerah masih sangat tinggi. Lembaga riset dunia (Transparency International) menyatakan bahwa dari 178 negara yang disurvei, Indonesia pada tahun 2010 Indeksnya mencapai angka 2,9. Angka tersebut dikategorikan cukup tinggi. International Finance Corporation (IFC) dengan surveynya tentang Indeks / Peringkat kemudahan berusaha dan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) dengan surveinya tentang Tingkat Resiko Berusaha menunjukkan bahwa tingkat korupsi dan pelayanan publik di Indonesia masih cukup memprihatinkan.
Yang kedua adalah Kecenderungan aparatur selalu ingin dilayani bukan melayani. Birokrasi seharusnya memposisikan diri sebagai abdi masyarakat, memberikan pelayanan pada masyarakat serta mengakomodir aspirasi masyarakat. Ketiga, adalah masih kurangnya kapasitas berkreasi dan berinovasi para aparatur birokrasi untuk memecahkan publik yang semain kompleks dari waktu ke waktu akibat perubahan dan perkembangan lingkungan.
Keempat adalah kuatnya pengaruh eksternal birokrasi, yaitu terutama pengaruh politik. Faktor ini sungguh membuat sistem birokrasi pemerintah menjadi sakit. Intervensi politik dalam birokrasi menjadikan birokrasi sebagai ladang-ladang bagi kesenangan diantara para elite politik yang tergabung dalam partai politik.
Kelima adalah rendahnya kinerja sumber daya aparatur dan masih banyak peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan. Keenam adalah lemahnya fungsi pengawasan.
Tujuan dari reformasi birokrai adalah untuk meningkatkan professionalisme dan integritas birokrasipemerintah melalui penguatan peraturan perundang-undangan, perubahan perilaku, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penerapan budaya organisasi, penataan manajemen SDM Aparatur, penguatan akuntabilitas, pemberantasan KKN, penerapan sistem Monitoring, evaluasi kinerja dan pengawasan dengan melibatkan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Perkembangan Reformasi Birokrasi Contoh Makalah dan Artikel
Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2015 dan Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, presiden telah menetapkan 11 Prioritas Nasional yang merupakan Prioritas Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang kemudian dikembangkan menjadi 14 Prioritas Nasional. Dari 14 Prioritas nasional tersebut, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola pemerintahan merupakan prioritas pertama yang harus dilaksanakan selama lima tahun sampai dengan tahun 2014, yang tentu saja menuntut komitmen kita bersama untuk mensukseskannya. Sejak tahun 2007 sampai dengan 2010 ditingkat pusat sudah ada 14 kementerian / lembaga yang telah di reformasi Birokrasi yaitu : Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Sekertariat Negara (Setneg), Kemenko Perekonomian, Kemen PPN / Bappenas, BPKP, Kemenko Polhukam, Kemenko Kesra, Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI dan KemenPAN-RB.Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sendiri terdiri dari komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN), Tim Independen (TI), Tim Quality Assurance (TQA) dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi (UPRBN).
Itu merupakan sedikit informasi mengenai Reformasi Birokrasi Contoh Makalah dan Artikel.
0 komentar:
Posting Komentar